Dalam rangka melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam hal ini Bidang Pengembangan dan Pengendalian Informatika melalui Seksi Pengelolaan Informatika melaksanakan kegiatan Sosialisasi Integrasi Sistem antar OPD di Lingkungan Pemkab Majalengka, bertempat di meeting room RM Tiga Dara, Kamis (7/12).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Seksi Integrasi dan Interoperabilitas Dinas Kominfo Jawa Barat, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka, Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Informatika Dinas Kominfo, Kepala Seksi Pengelolaan Informatika, para peserta sosialisasi perwakilan dari OPD dan Kecamatan se-Kab. Majalengka.
Mengawali acara sambutan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka yang di wakili oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Dra. Hj. ETTY RUSMIATI, M.Si., mengatakan bahwa Pelayanan Publik berbasis elektronik merupakan salah satu perkembangan jaman yang tidak bisa kita hindari, oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam kegiatan ini akan dipaparkan pembahasan tentang materi, tinjauan e-Govermment dan manfaatnya, ruang lingkup dan tahap integrasi, framework dan teknik integrasi, permasalahan integrasi, usulan integrasi sistem elektronik Kab. Majalengka pada tahap awal.
Lebih lanjut Sekdis Kominfo memaparkan, tahap awal sistem akan diintegrasikan yaitu beberapa sistem elektronik utama yang dimiliki Pemkab Majalengka diantaranya, e-Budgeting, e-Planning, data kependudukan (SIAK), aplikasi statistik sektoral, aplikasi pengadaan barang/jasa, e-office, aplikasi kepegawaian dan sistem aset.
“Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa lebih meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan akuntabel”, tutur Sekdis Diskominfo Kab. Majalengka.
Sementara itu sambutan dari Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Informatika Rahmat Kartono, S.STP., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan ini pada hakikatnya merupakan media untuk perbaikan pelayanan, perbaikan kinerja, untuk mempercepat, mempermudah dalam bekerja bukan malah menjadi mempersulit ataupun pada tataran yang statis dalam artian sudah menggunakan TIK akan tetapi perkembangannya masih seperti itu saja hal ini tentunya harus dilakukan evaluasi.
Menurut Rahmat fungsi Diskominfo sebagai pembina sistem, pada saat kita akan membangun sistem melalui pihak ketiga ada 4 poin yang harus diperhatikan yaitu, soft kodenya harus diserahkan dari pihak ketiga kepada kita, lalu dokumen teknisnya juga harus diserahkan kepada OPD sebagai pembangunnya, kemudian diharuskan adanya transfer teknologi dan harus adanya maintenance dari pihak ketiga selama satu tahun, dengan demikian kehati-hatian sangat diperlukan dalam membangun suatu sistem.
Lebih lanjut Rahmat memaparkan bahwa bukan pada banyaknya sistem yang terbangun akan tetapi seberapa besar fungsi suatu sistem yang direncanakan atau yang sudah terbangun. Dalam kondisi eksisting terkait interkoneksi kita memang masih menghadapi berbagai macam kendala, di awal project kita baru membangun 8 OPD untuk interkoneksinya dan sebagai tahap awal akses untuk menuju integrasi sistem. Diskominfo sudah memfasilitasi wadahnya dan sudah melakukan komitmen bahwa konten datanya untuk diisi oleh tiap OPD yang nantinya berfungsi sebagai sarana informasi data.
Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari M. Deni Hendriawan Kepala Seksi Integrasi dan Interoperabilitas Dinas Kominfo Jabar sebagai Narasumber dengan materi Konsep Kolaborasi dan Integrasi Data serta Toto Suharto yang menyampaikan materi teknis bagaimana cara melaksanakan Integrasi Data dan Interoperabilitas Data. Usai paparan dari Narasumber kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab peserta sosialisasi dan secara keseluruhan rangkaian acara berjalan lancar dan kondusif.
